Jakarta, 15 Mei 2024 - BSI berkomitmen tinggi untuk terus terlibat aksi mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan melalui program dan pembiayaan sustainable financing. Perseroan siap mendorong transisi menuju green economy melalui implementasi instrumen keuangan syariah yang fokus terhadap ESG (environment, social, governance). 

Gelaran pameran produk pengadaan barang dan jasa (Indonesia Catalog Expo & Forum/ICEF) dan temu bisnis tahap VI yang diselenggarakan atas kolaborasi Kadin, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diselenggarakan selama tiga hari di JIEXPO Kemayoran (3-5 Agustus 2023) membangkitkan optimisme target transaksi sebesar Rp 500 triiun belanja negara untuk produk pengadaan barang dan jasa lewat Katalog eletronik bisa tercapai.

Jakarta – Gelaran pameran produk pengadaan barang dan jasa serta temu bisnis tahap VI diselenggarakan atas kolaborasi Kadin, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com–Salah satu peserta pameran ICEF 2023, Saepuddin dari PT Medtek mengakui sangat terbantu dengan adanya katalog elektronik (e-katalog) dari LKPP, khususnya dari sisi pemasaran dan efisiensi biaya (safety budget).

Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) di JIEXPO Kemayoran Jakarta resmi dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (3/8/2023). Pameran yang diselenggarakan Kadin Indonesia bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM ini akan berlangsung hingga Sabtu (5/8/2023).

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta. ICEF 2023 bertujuan mendorong optimalisasi belanja produk dalam negeri (PDN) oleh instansi kementerian, lembaga, jajaran pemerintahan provinsi, kota, kabupaten yang menggunakan APBN dan APBD lewat penggunaan katalog elektronik (e-katalog).