29 Juli 2026
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Anindya Novyan Bakrie, yang diwakili Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor KADIN Indonesia Juan Permata Adoe, membuka secara resmi Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2026, Rabu 29 Juli 2026, di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Pameran yang keempat kalinya diadakan, ini bersamaan dengan penyelenggaraan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2026. Kedua pameran yang berlangsung hingga 31 Juli 2026, ini mengusung tema "Dari Digitalisasi Menuju Pengadaan Modern: Transformasi Berbasis Data untuk Indonesia Emas".
Pihak penyelenggara pameran ini adalah Kadin Indonesia berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). Menggandeng PT Pegadaian sebagai official partner dan mempercayakan PT. Satu Tujuan Event untuk mengejawantahkan event tahunan itu.
ICEF adalah pameran dan forum nasional di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bertujuan untuk mendukung digitalisasi pengadaan dan mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli dari instansi pemerintah. Tujuan utamanya, untuk memperkuat ekosistem e-katalog, memperluas penggunaan produk dalam negeri, dan meningkatkan transparansi pengadaan nasional.
Sementara itu, IPFE adalah pameran pengadaan nasional yang mempertemukan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pelaku usaha. Acara ini bertujuan mendorong transformasi pengadaan modern berbasis data dan memperluas penggunaan produk dalam negeri. Dengan kata lain, pameran ini mempertemukan penyedia barang/jasa dengan pembeli dari pemerintah pusat, daerah, dan BUMN.
"Ada 50 booth dalam pameran ini. Diikuti oleh 39 peserta. Terdiri atas 29 perusahaan dan 10 lembaga, yang menampilkan berbagai inovasi. Karena itu, pameran ini menjadi ajang strategis untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi profesi, serta pemangku kepentingan dalam mempercepat transformasi sistem pengadaan barang dan jasa nasional," ucap Juan.
Dikatakan, pameran ini juga sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun sistem pengadaan yang semakin modern, transparan, efisien, dan berbasis data. Pihaknya menilai, pameran ini sebagai terobosan yang mampu mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan kapasitas dunia usaha.
Beragam agenda sudah dipersiapkan selama tiga penyelenggaraan. Talkshow, temu bisnis, bimbingan teknis (bimtek), hingga sertifikasi profesi yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi pelaku pengadaan sekaligus membuka peluang bisnis baru bagi sektor swasta.
Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, mengatakan pengadaan pemerintah saat ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai proses administratif, melainkan telah menjadi instrumen strategis dalam mendorong dan mempercepat pembangunan nasional.
Ia menyampaikan, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan kemampuan pasar. Karena selama ini, produk dan layanan yang tersedia belum selalu sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah.
Karena itu, LKPP terus menyempurnakan berbagai mekanisme agar proses pengadaan menjadi lebih efektif. Salah satu caranya yaitu dengan memperkuat e-Katalog sebagai salah satu metode pengadaan pemerintah. Katalog elektronik ini bukan satu-satunya instrumen pengadaan. Melainkan menjadi bagian penting dalam menciptakan pasar digital yang lebih transparan.
"Kami sedang memperbaiki proses bisnis di e-Katalog agar harga yang tersedia merupakan harga terbaik, penyedianya juga yang terbaik, serta kapasitas penyedia dapat terlihat secara terbuka," ucap Sarah.
Sistem tersebut juga memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan masukan apabila ditemukan perbedaan harga terhadap produk dengan spesifikasi yang sama sehingga proses pengadaan semakin akuntabel sekaligus meningkatkan persaingan usaha yang sehat.
LKPP juga terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam pengembangan sistem pembayaran elektronik, termasuk pemanfaatan kartu kredit pemerintah dan berbagai kanal pembayaran digital. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar memperoleh kepastian pembayaran sehingga memiliki arus kas yang lebih baik.
"Kami menyadari tanpa sistem pembayaran yang baik, UMKM akan sulit berkembang. Karena itu, pengembangan e-payment menjadi perhatian kami agar persoalan pembayaran yang dihadapi UMKM dapat diselesaikan," kata Sarah.
Ia juga menilai, di tengah keterbatasan anggaran, forum seperti ini memberikan peluang lebih besar bagi sektor swasta untuk menjadi mitra pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Selama penyelenggaraannya, ICEF--IPFE 2026 menargetkan kehadiran 15.000 pengunjung yang berasal dari berbagai instansi pemerintah -- Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pengadaan (PP) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Kehadiran instansi pemerintah seluruh Indonesia sebagai pihak pengambil keputusan, menjadikan ICEF--IPFE sebagai salah satu platform paling strategis bagi perusahaan untuk memperkenalkan produk dan jasa kepada pasar pengadaan pemerintah.
Terlebih berbagai produk, layanan, dan solusi teknologi diperkenalkan sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah menuju sistem yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Ia juga menegaskan belanja pemerintah yang nilainya mencapai sekitar Rp1.000 triliun per tahun harus mampu memberikan manfaat secara merata kepada pelaku usaha di seluruh Indonesia. Jangan sampai anggaran itu hanya dinikmati oleh pelaku usaha di kota-kota besar.
"UMKM di seluruh daerah harus mendapatkan kesempatan yang sama sehingga pertumbuhan ekonomi daerah benar-benar dapat terwujud melalui belanja pemerintah," ujarnya.
Memurutnya, salah satu daya tarik utama ICEF--IPFE adalah kesempatan bagi pelaku usaha untuk bertemu langsung dengan buyer dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui forum temu bisnis, peserta dapat mempresentasikan produk dan jasa secara langsung kepada para pengguna anggaran serta pejabat pengadaan dari berbagai daerah di Indonesia.
Ajang ini juga membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas akses ke e-Katalog Pemerintah maupun sistem pengadaan BUMN yang terus berkembang. Etalase Nasional Produk Dalam Negeri ICEF--IPFE menjadi panggung bagi produk-produk unggulan nasional untuk tampil di hadapan ribuan pengambil keputusan sektor publik.
Melalui sinergi antara Kadin, LKPP, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, pemerintah berharap transformasi pengadaan nasional dapat meningkatkan efisiensi belanja negara. Selain itu, juga memperkuat industri dalam negeri, memperluas akses UMKM terhadap pasar pemerintah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Dengan mempertemukan ribuan pengambil keputusan, penyedia barang dan jasa, serta berbagai pemangku kepentingan, ICEF--IPFE 2026 diharapkan menjadi katalisator lahirnya kolaborasi baru, memperluas pemanfaatan produk dalam negeri, sekaligus mempercepat terwujudnya sistem pengadaan modern yang mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Sumber: Kompasiana